Sekali Lagi, tentang Identitas

Alkisah, sebelum mengecap manisnya kemajuan dalam negeri, Iran memang pernah mengalami “masa kegelapan”. Semua diawali dari kepemimpinan Syah Reza Pahlevi yang tiran, dan tak lupa berkiblat pada Barat. Namun, singkat cerita, Syah turun dari jabatannya melalui Revolusi Islam Iran pada 1979. Syah turun, naiklah Khomeini.

Guna membangun cita-cita Iran sebagai ibu ilmu dan peradaban dunia, Ayatollah Khomeini menginstruksikan brain gain policy. Seluruh ilmuwan berbakat di penjuru dunia ditarik kembali ke Iran dengan jargon-jargon keagamaannya. Semua tunduk dan patuh. Yang tinggal di luar negeri hanyalah mereka yang memang sedang melanjuntukan studinya masing-masing.

Bertahun lamanya kebijakan ini berjalan, mereka mulai merasakan hasilnya. Muncullah seorang doktor lulusan Sorbonne di tanah Parsi tersebut. Pulang dari Paris, ia diminta untuk memberikan ceramah mengenai cara Iran guna membangun masa depannya. Hadirin berdecak kagum, menggumamkan persetujuannya. Sampai tiba di akhir acara, seorang peserta bertanya,

“Gagasan itu berasal dari profesor Sorbonne yang mana?”

“Tidak kawan,” jawab sang doktor. “Itu adalah hasil renungan dan pemikiranku sendiri.”

Seketika, seluruh undangan berkata bahwa gagasan itu tidak bagus, kuno, dengan berbagai macam argumen. Tapi satu yang kita tangkap dari kisah ini. Gagasan tersebut dinilai negatif hanya karena penggagasnya adalah orang dalam negeri, adalah orang Iran sendiri. Dan doktor kita itu, Ali Shariati, harus pulang dengan wajah tertunduk.

***

Dulu, sebelum krisis akibat resesi ekonomi menerjang Eropa dan Amerika, perusahaan bintang lima di Indonesia biasanya memiliki sepuluh orang direktur, di bidang masing-masing, selain direktur utama atau sang chief executive officer. Lazimnya, seperti yang dulu pernah dilaporkan Jawa Pos (saya lupa tanggal berapa), tujuh puluh persen dari staf direktur tersebut merupakan pekerja imigran. Tentu, pekerja imigran di sini bukanlah dalam konotasi negatif. Mereka mendapat fasilitas mewah dari perusahaan: gaji bulanan sangat tinggi, mobil pribadi, apartemen privat. Semua dilakukan dengan alasan persaingan gaji bagi para pekerja tersebut. Simpelnya, mereka digaji mahal supaya tidak lari ke perusahaan lain.

Kini? Tentu semua berubah. Demi alasan efisiensi, jatah direktur pun dipangkas. Dari sepuluh jadi lima. Hal serupa dialami para direktur “asing” tersebut. Semula, tujuh di antara sepuluh direktur adalah warga negara asing. Sekarang, hanya dua di antara lima orang itu yang berstatus sebagai ekspatriat. Itu pun, dengan gaji yang setara dengan para direktur pribumi, dengan para penduduk bumiputera.

Tapi, tentu ada satu hal yang mungkin tidak pernah hilang…

***

Fakta ini kuingat setelah membaca sarapan politikana beberapa waktu lalu. Dalam artikel berjudul Dihina di Negeri Sendiri itu dikisahkan akumulasi kemarahan buruh lokal di batam yang kerap menerima perlakuan rasis dan diskriminatif dari karyawan tingkat supervisor PT Drydocks Graha. Perusahaan galangan kapal dari Dubai ini dinilai kerap memberikan perlakuan tak wajar pada karyawannya. Salah satu contohnya, pihak perusahaan memberikan wewenang pada supervisor asal india yang bekerja di perusahaan ini untuk melakukan tindak kekerasan bila para karyawan tidak mematuhi etika disiplin dlm bekerja. Begitu pula dalam masalah gaji, tunjangan, dan fasilitas kerja. Kedua kelompok ini dibedakan atas dasar kasta, bukan prestasi kerja.

Sejauh ini, menurut berita yang saya pantau, belum ada tindakan resmi dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menangani pelanggaran yang dilakukan Drydocks Graha ini.

***

Jumlah direktur di perusahaan bintang lima boleh berkurang. Fasilitas juga boleh susut. Tapi, sekali lagi, ada satu hal yang mungkin tak bisa hilang dari diri kita: rasa minder. Rendah diri. Atau sebutan-sebutan lain yang anda berikan untuk menggambarkan perasaan ini.

Salah siapa? Bukan kompetensi saya untuk menjawabnya. Tapi saya punya pendapat. Andai saya diperbolehkan berburuk sangka pada pemerintah, ya, saya akan berburuk sangka.

Mengapa? Sebab, catatan saya yang mengisahkan riwayat perjalanan bangsa ini sejak merdeka hingga kini ternyata berkata bahwa modus operandi seperti ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Sejak masa Soeharto, kalau saya boleh menjawabnya. Lagi-lagi, mengapa? Karena sejak saat itulah terjadi pembebekan secara terang-terangan terhadap segala bentuk kebijakan Barat. Mulai dari Washington Consensus, WTO, hingga IMF.

Saya tak tertarik menuliskan kronologi dan perincian isi dari perjanjian tersebut. Tapi, ambillah sekilas contoh peristiwa dari IMF. Ekonom-ekonom IMF mengancam dan menakut-nakuti Indonesia. Bahwa bila kita meminta pemutihan utang -karena mayoritas utang kita habis dikorupsi, bukan untuk pembangunan nasional- dan berbagai bentuk penolakan terhadap resep IMF seperti yang terjadi di beberapa negara lain, misal Argentina, kita akan menerima boikot dari berbagai negara. Tak akan ada negara lain yang mau berkomunikasi dan bertransaksi secara ekonomis dengan Indonesia. Benarkah?

Mungkin ada baiknya kita belajar dari Hugo Chavez, Evo Morales, Lula da Silva, Nestor Kirchner, atau Rafael Correra; para begawan dari Amerika Latin. Mereka, dengan caranya masing-masing, menolak resep-resep IMF untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri mereka.

Saya kemudian ingat kisah Argentina saat kolaps pada 2001-2002, dua tahun setelah Indonesia ambruk karena alasan yang sama. Dengan segera, mereka memperbarui kontrak karya pertambangan mereka secara sepihak. Hasilnya, apakah investor asing lari? Tidak. Ekonomi Argentina malah semakin sehat wal afiat. Bahkan, dalam rentang 2003-2007, pertumbuhan ekonomi rata-rata mereka mencapai 8,6 persen per tahun. Nyaris menyamai pertumbuhan ekonomi Cina.

Bicara tentang Cina, mereka sebenarnya adalah penerima foreign direct investment yang cukup besar bila dibandingkan dengan negara lain. Padahal, Kwik Kian Gie, mengutip Prof Witteven, berkata bahwa negara yang kolaps karena overinvestment hanya bisa menunggu dengan penuh penderitaan sampai titik terendah hingga ekonomi mulai beranjak naik kembali. Namun, hal ini diimbangi dengan pendirian lembaga arbitrase tersendiri yang cukup berpihak pada kepentingan dalam negeri, yang bernama China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC). Mereka menolak mentah-mentah resep arbitrase ala World Bank dan lembaga keuangan imperialis lainnya.

Ambillah kasus Freeport sebagai pelajaran. Harian The New York Times, 27 Desember 2005, mengatakan volume buangan limbah Freeport sudah dua kali lebih besar dibandingkan galian terusan Panama. Atau, seperti yang dikisahkan oleh Amien Rais dalam Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!, limbah Freeport itu mampu menutupi kota Jakarta, Depok, dan Bekasi dengan lumpur beracun setinggi lima meter.

Laporan tersebut sontak membuat lembaga dana pensiun pemerintah Norwegia mencabut investasinya di Freeport McMoran Copper and Gold Inc senilai 240 juta dollar AS, atau sekitar 2,16 triliun rupiah. Alasannya? Sederhana. Pemerintah Norwegia merasa malu dan berdosa kalau ikut mendanai perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di tanah Papua, yang berjarak ribuan kilometer dari bumi Skandinavia.

Bayangkan, ribuan kilometer terpisah, terbentang daratan luas, lautan dalam, dan ganasnya kondisi alam. Tapi, pemerintah Norwegia masih memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian alam Papua. Ah, saya sudah malas memberikan komentar. Silakan dimaknai sendiri.

***

Kisah-kisah tersebut menyimpan benang merah yang sama. Bahwa ada satu masalah urgen yang terjadi di negeri ini. Kita masih menyimpan rendah diri dalam dada. Belum ada kebanggaan menjadi “aku” sebagaimana “aku” apa adanya. Kita belum bangga dengan identitas kita. Kita belum berjalan dengan tegap dengan ciri khas kita. Simpelnya, kita tidak yakin dengan kemampuan diri dan keyakinan yang bersumber dari kebenaran.

Seperti kisah Ali Shariati, kisa masih belum percaya pada kemampuan diri sendiri. Ekspatriat dengan kualitas setara masih menerima gaji setinggi langit. Sedangkan mereka yang berdedikasi tinggi dan memiliki keahlian mumpuni harus gigit jari karena gaji yang bahkan belum mampu menyentuh langit-langit. Maka, mungkin kesalahan mereka cuma satu: mereka lahir sebagai penduduk pribumi.

Mungkin mereka menyesal terlahir jadi orang indonesia. Sebuah negeri di mana citra menjadi dewa, hingga mereka yang berstatus Eropa, Amerika, atau Cina memiliki tempat khusus di hati mereka yang buta terhadap fakta. Mungkin juga, mereka menyesal lahir di indonesia. Sebuah negeri di mana ia dulu dijajah Belanda, yang mewariskan pembagian kasta berdasarkan keturunan; apakah ia pribumi, Cina, atau Eropa. Ah, mungkinkah kita menggugat burgerlijk wetboek?

***

Terakhir, mengapa pemerintah yang menjadi sasaran ketidakpuasan saya? Mengapa mereka yang terpaksa menerima prasangka buruk saya?

Menjawab pertanyaan ini, izinkan sebuah kisah klasik mengisi ruang dalam penjelasan saya.

Seorang muslimah berjilbab berjalan tenang di jalanan komunitas Yahudi. Tak dinyana, seorang di antara mereka menarik jilbab wanita tersebut, dan mencampakkannya ke tanah. Kabar ini tersiar luas, sampai di telinga seorang utusan akhir zaman.

Seketika, perjanjian damai batal, dan diberangkatkanlah satuan perang menuju perkampungan Yahudi tersebut. Dituntutnya keadilan bagi kehormatan seorang muslimah yang menjaga kesucian dirinya. Semua dilakukan karena kebanggaan ideologi. Karena mereka bangga hidup sebagai muslim, dan tak rela identitas keislaman yang telah ada dicabik dengan semena-mena.

Kisah serupa kembali berulang di masa Khalifah al Mu’tashimah. Saat itu, ia diganggu oleh seorang Romawi, yang mengaitkan jilbab bagian belakangnya ke sebatang paku. Hingga, saat berdiri, terlihatlah auratnya.

Wanita itu kemudian meneriakkan sebuah seruan melegenda,

Waa Mu’tashimaah!”

Seruan bersambut, khalifah menurunkan puluhan ribu pasukan perang ke kota Amoria. Tiga puluh ribu tentara romawi tewas, dan tiga puluh ribu lainnya tertawan. Setelah perang berakhir, khalifah mengunjungi wanita tersebut di rumahnya dan bertanya,

“Wahai saudariku, apakah aku telah memenuhi seruanmu atasku?”.

Wanita itu mengangguk, dan khalifah menjadikan pengganggu sang muslimah tersebut menjadi budaknya.

Maka, inilah bentuk kebanggaan atas dasar ideologi. Di mana, pemerintah ikut menjamin rasa aman dan bangga masyarakatnya ketika ia berada di negeri tersebut. Inilah contoh pemeliharaan rasa bangga tersebut. Bahwa identitas dijunjung tinggi, bukan sebagai pelengkap penampilan. Bahwa ciri khas merupakan kebanggaan setiap muslim, bukan sebagai beban.

Maka, di akhir tulisan ini, izinkanlah saya berpesan padamu kawan. Tentukanlah jati dirimu sekarang juga. Saya, seorang muslim, memilih menampilkan diri saya dengan identitas keislaman. Memang berat, karena Rasul sendiri telah berkata bahwa pemegang teguh sunnahnya adalah bagaikan manusia yang menggenggam bara api. Tapi, identitas itu penting. Ia menimbulkan kebanggaan diri kita. Bahwa kita adalah khoiru ummah, bahwa kita adalah ummat terbaik yang diturunkan oleh Alloh untuk melestarikan alam ini dengan firmanNya.

Jangan jadi pengekor. Tapi, jadikan Rasulullah sebagai qudwah. Jangan jadikan nilai asing sebagai pegangan. Tapi, jadikan quran sebagai panduan.

-RSP-

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: