Serial Negara Sejahtera (2): Negara Ideal? Jelas Bukan Negara Agama!

 

2 Januari 1492, Sultan Boabdil, yang bergelar Muhammad XII, mungkin hanya bisa teteskan air mata sambil mengenang Thariq bin Ziyad, pahlawan mujahidin yang membakar perahu—satu-satunya sarana transportasi pulang mereka—hanya untuk memastikan dua pilihan yang bisa diambil pasukannya: hidup mulia atau mati syahid. Dan kini, setelah kurang lebih delapan abad Islam memayungi Granada dengan syariatnya, ia harus menerima fakta pahit bahwa ia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kehancurannya.

Singkat cerita, perjanjian damai antara duet Ferdinand-Isabella dan Boabdil disusun. Boabdil secara “suka-rela” menyerahkan Granada dengan syarat penduduknya tetap diizinkan jalankan keyakinan mereka. Mungkin perjanjian ini diteken mengingat nasib warga kripto-Yahudi dan pelaku bid’ah yang dibakar hidup-hidup di Sevilla, beberapa waktu sebelumnya.

Tapi apa lacur, tanpa bergaining power sama sekali untuk mempertahankan perjanjian, Boabdil—atau Abu Abdillah Muhammad—harus menyaksikan pembantaian dan pengusiran warga Muslim dan Yahudi secara besar-besaran bertahun kemudian.  Muslim yang mengaku murtad—tapi masih menjalankan syariat sebagai muslim—akhirnya harus menelan pil pahit berupa inkuisisi dan pengusiran dari tanah airnya. Tercatat, sekitar tiga ratus ribu orang hijrah keluar dari Granada pada 1609. Jumlah korban tewas sulit diketahui.

***

Selalu ada paranoia saat kita memperbincangkan masalah negara-agama—tentu, dengan definisi negara-agama yang kita sepakati terlebih dahulu. Entah sebab trauma mengenang gelimang darah yang terlukis oleh sejarah, atau mungkin karena keangkuhan manusia yang menganggap agama bukan kunci penting untuk menemukan listrik, bola lampu, hingga satelit penelitian yang sedikit cerahkan dunia.

Kita lantas mempertanyakan; perlukah agama dalam membangun negara? Sementara, di saat yang sama, kita tertakjub memandang temuan sains dan teori politik mutakhir yang agaknya kita sepakat bahwa itu semua dibangun tanpa pengaruh institusi keagamaan.

Institusi keagamaan, sebut mereka yang mengaku berpihak pada apa yang dikenal sebagai sekularisme, tak akan membawa Eropa ke masa Renaissance. Sebab agamalah yang membungkam habis Copernicus. Agama pula yang menekan Galileo dalam mengungkapkan dukungannya pada Copernicus. Institusi religius yang berkuasa saat itu juga yang membuat hidup Leonardo da Vinci berantakan.

Di Prancis, trio Roesseau, Montesqieu, dan de Tocqueville tak membangun teori-teori politik-kenegaraannya dengan doktrin-doktrin agama. Revolusi Prancis pun hanya mengangkat semboyan liberty, egalitarity, fraternity—tanpa sedikit pun simbol atau jargon agama mana pun. Meski berseberangan dalam hal pembagian kekuasaan atau kedaulatan, Roesseau dan Montesqieu sepertinya cukup akur untuk menjauhkan pendekatan agama yang dipaksakan dari pemerintahan. Dan meski sempat berkata bahwa Quran bukan hanya doktrin agama, tapi juga “petunjuk politik, hukum pidana, perdata, dan teori ilmu,” de Tocqueville tak luput menambahkan bahwa Islam “tak akan mampu memegang kuasa lama di masa pencerahan dan demokrasi”.

Dendam sains dan luka sejarah ini kemudian menumbuhkan apatisme bagi sebagian masyarakat, bahwa peradaban tanpa proteksi agama adalah peradaban modern yang diimpikan ilmu pengetahuan. Dan tentu, ia diprediksi akan membawa kemajuan dan kesejahteraan.

***

Sekularisme berangkat dari trauma sejarah. Sebab, seperti teori-teori sosiologis lainnya, ia dibentuk oleh pengalaman. Ia tertempa oleh berbagai ujian yang menderanya. Kali ini, trauma sejarah itu bisa berwujud kekhawatiran akan terulangnya tragedi inkuisisi. Atau pengekangan terhadap kebebasan berpikir. Atau mungkin malah sejak awal, manusia sudah bosan diatur dengan syariat yang sulit dicerna akal yang “bebas”.

Malangnya, trauma sejarah itu ditarik ke ranah yang lebih luas. Dari sebelumnya tudingan terarah pada institusi gereja yang mengakibatkan tersendatnya usaha Copernicus, Galileo, dan da Vinci dalam usaha sainsnya, kita kemudian menyaksikan proses generalisasi yang sampai pada kesimpulan: seluruh agama tak pantas memimpin negara. Sebab ia hanya akan melahirkan kemunduran.

Tak pelak, Islam turut terseret dalam tudingan ini.

Tapi mungkin di sinilah tugas kita untuk mendudukkan masalah dengan benar: bahwa Islam bukan sistem hidup berwujud negara-agama dengan pengertian layaknya kerajaan yang dipimpin Ferdinand beserta penerus-penerusnya itu.

Islam bukan perpotongan antara definisi Kedaulatan Raja dengan Kedaulatan Tuhan yang, menurut Jimly Asshiddiqie dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, lebih dikenal sebagai konsep teokrasi dalam sejarah bangsa-bangsa Eropa. Konsekuensi dari pernyataan ini sangat signifikan. Pengakuan terhadap doktrin teokrasi menyebabkan raja berkuasa secara absolut. Perintah raja bukan saja harus dilaksanakan dengan ancaman sanksi duniawi, tapi juga wajib ditaati secara mutlak dengan ancaman sanksi yang dikaitkan dengan keyakinan keagamaan. Maka secara singkat dapat disimpulkan bahwa menaati raja, dalam hal apa pun, otomatis juga merupakan simbol ketaatan pada agama.

Di sinilah kemudian titik perbedaan penting antara teokrasi dengan Islam. Ketaatan rakyat pada pemimpin memang bagian dari amal shalih yang disyariatkan oleh Allah, mengingat rasul pernah bersabda,

Dengarlah dan taatlah kalian pada amir atas kalian meskipun kamu diperintah oleh budak Habasyah yang rambutnya bagaikan kismis. (HR Bukhari)

Tapi yang perlu diingat, ketaatan rakyat pada khalifah bukan ketaatan mutlak selayaknya ketaatan pada Allah dan rasulNya. Khalifah memang merupakan pengganti rasul dalam memimpin dan menerapkan syariat Islam. Tapi titah khalifah jelas berbeda dengan firman Allah. Batasan ini Allah tegaskan dalam ayat berikut,

Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan taqwa dan jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. (QS al Maidah 2)

Dalam ayat yang lain, Allah memberikan ancaman keras bagi pemimpin yang membawa rakyatnya menuju lembah penuh dosa.

Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, “Alangkah baiknya seandainya kami taat pada Allah dan pada Rasul.” Dan mereka berkata, “Yaa rabb kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Yaa rabb kami, timpakanlah pada mereka adzab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar.” (QS al Ahzab 66-68)

Saat institusi keagamaan membenarkan Ferdinand dan petinggi gereja menghukum pelaku bid’ah dengan sadis—membakar tubuh mereka hidup-hidup—Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tegaskan bahwa tak ada ketaatan pada makhluk dalam berma’shiyat pada sang khaliq (HR Ahmad); sekaligus, seperti yang dicatat Ibnu Katsir dalam Tafsir al Quran al Adzim, membenarkan sikap pasukan yang menolak perintah komandannya untuk masuk ke dalam kobaran api karena tindak indisipliner yang mereka lakukan.

Hal ini juga diperkuat dengan pidato pelantikan Abu Bakr radhiyallahu ‘anhu di depan kaum muslimin. Ketika itu, kalimat pertama yang beliau ucap adalah, “Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diangkat sebagai pemimpin atas kalian, sedangkan aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Maka, bila aku berbuat baik, bantulah aku. Dan bila aku berbuat buruk, luruskanlah aku.”

Hal serupa kembali ditunjukkan Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu. Suatu ketika beliau berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya tiada suatu hak bagi siapa pun untuk ditaati dalam suatu perbuatan ma’shiyat.” Pernyataan ini kemudian diperkuat dengan sikap beliau saat menjumpai rakyatnya yang terang-terangan bertekad luruskan Umar dengan pedang bila ia mulai menyimpang dari kebenaran.

Barangkali, bila kita bandingkan dengan berbagai teori kenegaraan di dunia, Islam lebih dekat dengan sistem nomokrasi, di mana norma atau hukum jadi pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam hal Islam, hukum yang jadi penguasa tertinggi adalah hukum-hukum Allah, yang otomatis juga menjadikan Allah sebagai penguasa tertinggi dalam kehidupan manusia.

Nomokrasi berasal dari kata nomos dan cratos. Nomos berarti norma. Dan cratos berarti kekuasaan. Ide nomokrasi erat kaitannya dengan ide negara hukum yang menempatkan hukum sebagai penguasa tertinggi. Maka, menggunakan definisi ini, khalifah atau pemimpin ummat Islam tak lagi bisa menisbatkan tindak ma’shiyatnya pada Islam, mengingat Islam sudah memiliki sistem norma atau sistem hukum tersendiri. Tak lagi bergantung pada keputusan atau tindak-tanduk dari pemimpin tersebut. Singkatnya, khalifah hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum. Bukan sebagai pembuat hukum.

Ini juga membawa konsekuensi bahwa penyimpangan yang dilakukan para pemimpin ummat Islam sepanjang sejarahnya tak bisa digolongkan sebagai tindakan yang islami. Dan berbagai penyimpangan yang mereka lakukan, menurut standar Abul A’la al Maududi dalam al Khilafah wal Mulk, sudah cukup mengeluarkan mereka dari status negara khilafah menuju mulk (kerajaan). Pernyataan ini kemudian ikut membawa kita pada satu statement lain: bahwa harus ada pemisahan jelas antara muslim dengan Islam itu sendiri, mengingat tak setiap muslim mampu mewarnai dirinya dengan Islam secara total.

Perbedaan simpel tapi berpengaruh signifikan lain antara sistem-sistem ini adalah bahwa Islam tak mengenal keistimewaan kelas (kelas pendeta dan sebagainya) atau keturunan tertentu seperti yang dikenal kekuasaan teokratis. Maka, masih menurut al Maududi, kita mendapati bahwa khilafah atau perwakilan dari Allah dalam negara Islam adalah bagian dari kaum mu’minin seluruhnya, yaitu mereka yang telah membuat perjanjian dengan kesadaran yang timbul dari keinginan mereka untuk patuh dan taat pada hukumNya.

***

Setelah memahami batasan ketaatan pada pemimpin, argumen selanjutnya datang dari definisi dari kata “kedaulatan”. Thomas Hobbes dan Jean Bodin merumuskan definisi yang bisa kita gunakan hari ini. Menurut keduanya, secara singkat, kedaulatan bermakna kekuasaan yang bersifat mutlak, abadi, utuh, tunggal, tak terbagi, dan bersifat tertinggi.

Selain karena Allah juga mengidentifikasikan dirinya sebagai rabb yang bermakna pengatur atau pemelihara, ada banyak sekali ayat al Quran yang menunjukkan bahwa Allah adalah penguasa tertinggi dari alam semesta ini. Kekuasaan Allah itu ternyata tak terbatas dari kemampuanNya dalam mengatur dan memberi rezeki pada alam sekaligus isinya ini. Hal penting yang coba diangkat oleh al Maududi dalam al Khilafah wal Mulk dan Sayyid Quthb dalam Ma’alim fit Thariq adalah masalah haakimiyah Allah. Dan  hal tersebut tercermin dalam beberapa ayat berikut.

Di tanganNya kekuasaan atas segala sesuatu dan padaNya-lah kalian dikembalikan. (QS Yaasiin 83)

Dan apa-apa yang kalian berselisih di dalamnya dari sesuatu, maka putusannya (hukumnya) adalah kepada Allah. (QS asy Syuuraa 10)

Keputusan hukum itu hanyalah milik Allah. (QS Yusuf 40)

Sesungguhnya Kami menurunkan padamu al kitab dengan haq, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan padaNya. Ingatlah, hanya milik Allah-lah diin yang murni. (QS az Zumar 2-3)

Dan sungguh Kami telah mengutus rasul pada tiap ummat untuk menyeru, “Sembahlah Allah dan jauhilah thaghut.” (QS an Nahl 36)

Itulah hudud (hukum) Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim. (QS al Baqarah 229)

Sesungguhnya jawaban orang beriman bila mereka diseru pada Allah dan rasulNya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka adalah ucapan, “Kami mendengar dan kami taat,” dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS an Nuur 51)

Oleh karena itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya, kuasa tertinggi dalam Islam adalah kekuasaan Allah. Dengan pengertian ini, kita memahami bahwa Allah berhak memutuskan apa pun yang Ia kehendaki atas manusia. Hal itu kemudian kita wujudkan dengan terlaksananya syariat di muka bumi. Singkatnya, sekali lagi, Allah adalah pembuat dan perumus hukum, sementara manusia hanyalah penerjemah sekaligus pelaksana dari hukum itu.

Maka, ketakutan utama dari teokrasi, yaitu terlampau besarnya kuasa seorang manusia hingga menyerupai tuhan kecil, bisa diatasi dengan mendudukkan hukum atau norma, dalam hal ini al Quran dan as Sunnah, sebagai undang-undang tertinggi yang mengatur kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali para penguasa. Sementara trauma sejarah akan tersendatnya ilmu pengetahuan sebab pengekangan agama pun rasanya sudah dapat dihilangkan dengan kesadaran bahwa ada kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, selain dengan adanya fakta sejarah bahwa salah satu peletak dasar ilmu pengetahuan modern adalah ilmuwan-ilmuwan muslim yang juga pakar di bidang keagamaan.

-RSP-

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: