Serial Negara Sejahtera (4): Beberapa Prinsip Teori Politik Islam

Ditinjau dari kacamata teori politik modern atau teori politik sekular, teori politik Islam seperti yang dikembangkan oleh Maududi terlihat unik, bahkan mungkin ganjil. Keunikan teori politik Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Jadi, berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Dalam kenyataannya, kata-kata “kedaulatan rakyat” seringkali menjadi kata-kata kosong karena partisipasi rakyat dalam kebanyakan negara demokrasi hanyalah dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilu, sedangkan kendali pemerintahan sesungguhnya ada di tangan sekelompok kecil penguasa yang menentukan seluruh kebijakan dasar negara. Sekelompok penguasa itu bertindak atas nama rakyat, sekalipun sebagian pikiran dan tenaga yang mereka kerahkan bukan untuk rakyat; tapi hanya untuk melestarikan kekuasaan yang mereka pegang dan untuk mengamankan vested interest mereka sendiri.

Tampaknya, Maududi sangat memahami praktek “kedaulatan rakyat” sebagaimana yang dikemukakan oleh teori demokrasi. Siapa pun yang sedikit mendalami praktek demokrasi memang akan menyadari bahwa yang paling sering berlaku adalah hukum besi oligarki, yaitu bahwa sekelompok penguasa saling bekerja sama untuk menentukan berbagai kebijakan politik, sosial, dan ekonomi negara tanpa harus menanyakan bagaimana sesungguhnya aspirasi rakyat yang sebenarnya. Juga, tidak boleh kita lupakan bahwa sekelompok oligarch tersebut, yang berkuasa atas nama rakyat, selalu berusaha melestarikan dan memonopoli kekuasaan yang dipegangnya dengan selubung ideologi tertentu, dengan dalih konsensus nasional atau tindakan-tindakan semacamnya. Dan pada saat yang bersamaan, para oligarch itu memojokkan setiap oposisi yang menentang legitimasi pemerintahannya dengan tuduhan-tuduhan subversif, disloyalitas pada negara, dan sebagainya.

Di samping itu, Maududi juga pasti sangat memahami bahwa suara mayoritas, yang biasanya menentukan dalam sistem demokrasi, dapat menjurus pada kesalahan-kesalahan fatal, karena mesin propaganda yang digerakkan oleh pemerintah dapat saja menciptakan suara mayoritas yang “telah diatur”. Sejarah juga menunjukkan bahwa dengan propaganda terus-menerus, rakyat dapat menganggap surga adalah neraka, atau sebaliknya, seperti ditunjukkan oleh Adolf Hitler dalam Mein Kampf.

Itulah sebabnya mengapa Maududi tidak bergairah untuk menyetujui demokrasi seperti yang dipraktekkan oleh kebanyakan negara modern—yang ternyata sistem politik itu gagal menciptakan keadilan sosial-ekonomi, sosial-politik, dan juga keadilan hukum. Jurang lapisan kaya dan miskin tetap menganga lebar, hak-hak politik rakyat hanya terbatas sampai pada formalitas empat atau lima tahun sekali dan, dalam prakteknya, bagi rakyat kebanyakan, rule of law tetap merupakan slogan kosong tanpa dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam negara-negara yang menamakan dirinya demokrasi, bahkan juga negara Marxis yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi rakyat, kebanyakan rakyat di negara tersebut tidak merasa aman tentang masa depannya, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Padahal, rasa aman adalah hal pertama yang dibutuhkan oleh ummat manusia.

Akan tetapi, penolakan Maududi terhadap teori kedaulatan rakyat bukan berdasarkan bukti-bukti praktek demokrasi yang terlalu sering menyeleweng. Penolakannya terutama berdasar pemahamannya tentang ayat-ayat al Quran yang menunjukkan bahwa otoritas dan kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah. Di samping itu, Allah sajalah yang berhak membentuk hukum bagi manusia. Manusia tidak berhak menciptakan hukum, menentukan apa yang halal dan apa yang haram. Hukum di sini berarti norma-norma dasar bagi penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera. Bukan hukum-hukum administratif atau hukum-hukum lalu lintas dan lain sebagainya. Dalam pengertian ini, sudah barang tentu manusia diperbolehkan membuat peraturan serinci mungkin.

Berdasarkan ayat al Quran yang menegaskan bahwa otoritas dan kedaulatan tertinggi ada pada Allah dan bahwa Allah sajalah yang berhak menciptakan hukum (QS 12:40, 3:154, 3:79, 16:116), maka Maududi menurunkan beberapa prinsip berikut.

Pertama, tidak ada seorang pun, atau sekelompok orang, atau bahkan seluruh penduduk suatu negara yang dapat melakukan klaim atas kedaulatan. Hanya Allah saja yang memegang kedaulatan dalam arti sebenarnya. Seluruh manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah.

Kedua, Allah adalah pencipta hukum yang sebenarnya, sehingga Dia sajalah yang berhak membuat legislasi secara mutlak. Manusia diperkenankan membuat legislasi sepanjang legislasi itu tidak bertentangan dengan legislasi dasar yang berasal dari wahyu. Maka, kita tidak dapat melakukan modifikasi atas hukum yang telah Allah tetapkan, walaupun rencana modifikasi itu disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota perwakilan rakyat.

Ketiga, suatu pemerintahan yang menjalankan peraturan-peraturan dasar dari Allah sebagaimana diterangkan oleh nabiNya wajib memperoleh ketaatan rakyat karena pemerintahan seperti itu pada prinsipnya bertindak sebagai badan politik yang memberlakukan peraturan-peraturan Allah.

Jika demikian halnya, apakah Islam menyetujui teokrasi? Jawaban Maududi sangat tegas: tidak. Apalagi jika yang dimaksudkan adalah teokrasi model Eropa yang pernah berkembang pada abad pertengahan di mana sekelompok elite, atas nama tuhan, mendominasi kekuasaan dan memberlakukan hukum-hukum yang mereka ciptakan sendiri—bukan hukum ciptaan tuhan. Menurut Maududi, pemerintahan semacam itu bersifat syaithani, bukan bersifat ilahi.

Pemerintahan yang dibangun oleh Islam bukan untuk dikuasai oleh kaum agamawan tertentu atau kaum ulama, namun dikuasai oleh seluruh masyarakat muslim, oleh masyarakat itu sendiri. Di sini, pandangan Maududi tidak berbeda dengan pemikir-pemikir terkemuka Islam lainnya semisal Ali Syariati dari Iran, yang menekankan pentingnya pengikutsertaan rakyat dalam pemerintahan dan menegaskan Islam yang antielitisme dan antidiskriminasi, atas dasar apa pun.

Sebelumnya telah disinggung bahwa Maududi menentang konsep kedaulatan rakyat ala demokrasi barat. Dilihat dari filsafat politik, apa yang diajarkan oleh Maududi sebenarnya merupakan antitesa terhadap demokrasi Barat sekular. Demokrasi Barat mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak untuk membuat legislasi berada di tangan rakyat, bahkan penentuan nilai dan norma tingkah laku juga ada di tangan rakyat. Pembuatan hukum harus sesuai dengan selera dan opini publik rakyat. Maka, tidak mustahil bila suatu ketika tindakan-tindakan nonmanusiawi menjadi legal sepenuhnya bila opini publik menuntutnya.

Bila sebuah legislasi dikehendaki oleh mayoritas rakyat, meski legislasi itu bertentangan dengan ajaran moral dan agama, maka legislasi itu harus berjalan. Sebaliknya, suatu legislasi lain, meski benar dan adil, dapat dibatalkan bila rakyat menghendakinya. Dengan demikian, di satu pihak kadang demokrasi itu hanya menjadi tutup bagi oligarki seperti dibahas sebelumnya. Tapi di lain pihak, demokrasi dapat jatuh menjadi sekedar pembenar apa saja yang diinginkan oleh rakyat yang kadang irrasional dan impulsif.

Islam dapat mengelakkan dua kelemahan demokrasi itu. Dalam kaitan ini, konsep Islam tidak bersinggungan sama sekali dengan konsep demokrasi Barat. Islam menolak filsafat kedaulatan rakyat dan mengembangkan teori politik dan masyarakat politik yang bersandar pada kedaulatan Allah dan khilafah (yang berikutnya dikupas panjang dalam buku ini).

Bahwa Islam memberikan kedaulatan terbatas pada rakyat, itu sudah jelas. Rakyat, dalam teori politik Islam, tidak dapat dan tidak boleh menggunakan kedaulatannya itu dengan sebebas-bebasnya karena ada peraturan Allah, norma dan nilai ilahi yang harus ditaati. Malah, norma dan nilai ilahi itu harus menjadi paradigma program sosial, politik, dan ekonomi yang ditentukan oleh rakyat lewat para wakilnya. Dari pengertian mendasar ini, Maududi kemudian menciptakan istilah theo-democracy untuk menyimpulkan konsep politik dan pemerintahan dalam Islam. Secara esensial, theo-democracy Islam itu berarti bahwa Islam memberikan kedaulatan pada rakyat. Tapi, kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma yang datangnya dari Allah. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat terbatas di bawah pengawasan dari Allah.

Kritik yang biasanya dilontarkan atas teori kedaulatan Maududi ini adalah bahwa pembatasan terhadap kedaulatan rakyat dan pemutlakan kedaulatan tuhan tidak akan pernah membuat manusia modern menjadi dewasa dan kurang bertanggung jawab karena tuhan masih terus dibawa-bawa dalam urusan politik dan pemerintahan. Lantas kapan manusia modern akan berdiri sendiri tanpa harus “berkonsultasi” kepada tuhan atau kepada wahyu tuhan? Memang kritik ini secara sepintas tampak kuat. Tapi, bila kita renungkan lebih dalam, maka kritik ini akan gugur dengan sendirinya.

Betapa pun pandai dan modernnya manusia, ia ternyata tetap memerlukan tuhan. Sejarah modern juga menunjukkan bahwa tanpa pedoman wahyu, manusia terbukti dapat terjerembab ke dalam kehancuran fatal. Perang Dunia pertama dan kedua adalah contoh paling jelas. Manusia modern dapat menjadi makhluk paling biadab dan mengerikan dengan menyisihkan pedoman hidup yang berasal dari tuhan.

Demikian juga dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Kita tetap memerlukan tuhan. Bila norma tuhan sampai kita singkirkan, kita akan mengelola negara sesuai dengan kemauan kita snediri, sesuai dengan ambisi, nafsu, dan kecenderungan-kecenderungan gila kekuasaan yang ada dalam diri kita. Bukan lagi keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan persamaan di antara manusia yang kita pentingkan—sebagaimana yang Allah perintahkan—tapi kita pasti melakukan ketidakadilan, penindasan, dan destruksi terhadap jaringan masyarakat yang pada gilirannya menimbulkan keresahan dan kekacauan.

Mengapa hal-hal negatif itu bisa terjadi? Karena kita merasa tidak perlu bertanggung jawab pada tuhan. Kita cukup bertanggung jawab pada diri sendiri.

Padahal, tugas apa pun hanya akan berhasil bila ia dipertanggungjawabkan di hadapan suatu instansi yang lebih tinggi. Jika kita bertanggung jawab pada tuhan, tidak saja kita akan menjadi dewasa sepenuhnya, tapi kita juga akan melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Dus, ada moral obligatioin yang sangat kuat pada diri kita: bahwa tugas yang kita pikul harus berhasil secara optimal.

Dari logika seperti ini kiranya cukup jelas bahwa kritik yang mengatakan seolah manusia modern tidak pernah dewasa jika ia menghubungkan tuhan dengan urusan keduniaannya, merupakan kritik yang picik. Kedaulatan tuhan seperti yang diterangkan Maududi bukan dimaksudkan untuk menghilangkan kebebasan manusia, tapi justru untuk memelihara dan mengamankan kebebasannya agar tidak terperosok ke dalam pilihan-pilihan yang salah.

Maududi secara meyakinkan telah menunjukkan kelemahan teori kedaulatan rakyat seperti yang dipraktekkan dalam demokrasi sekular Barat. Sebelumnya telah diterangkan bahwa sebagian besar rakyat tidak ikut dalam proses pemerintahan dan legislasi atau pembuatan hukum karena secara teoritis mereka telah mendelegasikan kekuasaan mereka pada para wakil rakyat lewat sistem pemilihan umum. Para wakil rakyat membuat dan memberlakukan hukum atas nama rakyat. Akan tetapi, karena politik dan agama telah dipisahkan sama sekali sebagai akibat sekularisasi, masyarakat, khususnya mereka yang aktif dalam bidang politik, tidak lagi menganggap penting moralitas dan etika.

Di samping itu, mereka yang dapat mencapai puncak kekuasaan dalam negara biasanya adalah orang-orang yang berhasil mempengaruhi masyarakat lewat tekanan kekuasaan, propaganda palsu, atau uang. Dalam kenyataannya, para pemimpin ini bekerja dan berjuang bukan untuk kesejahteraan rakyat yang telah memilihnya. Namun, mereka berjuang untuk kepentingan kelompok atau kelasnya. Dan tak jarang pula para pemimpin ini memaksakan kehendaknya pada rakyat banyak. Inilah yang menimpa rakyat di negara-negara yang menamakan dirinya demokrasi sekular.

Andai kita lupakan masalah ini sebentar dan kita menganggap bahwa kebanyakan hukum yang dibuat di negeri-negeri demokrasi sekular itu sesuai dengan kehendak rakyat, maka akan segera tampak pada kita bahwa rakyat tersebut cenderung tak paham betul mengenai kepentingannya sendiri. Manusia memiliki kelemahan alami—atau kelemaham manusiawi—bahwa ia hanya mampu menangkap beberapa segi saja dari suatu realitas yang kompleks dan gagal memahami aspek lainnya dari realitas itu. Terlalu sering pandangan manusia bersifat parsial dan objektif karena telah dikaburkan oleh nafsu dan keinginan-keinginan piciknya, yang seringkali tak bijak.

Maududi mengemukakan sepotong contoh bagaimana rakyat Amerika membuat suatu hukum dan kemudian membatalkan hukum yang sudah dibuat dan disetujui itu, yakni The Prohibition Law of America. Mulanya, rakyat Amerika secara rasional dan logis berpendapat bahwa minum minuman keras tak saja merusak kesehatan, tapi juga menimbulkan dampak negatif bagi kemampuan mental dan intelektual manusia serta mendorong timbulnya kekacauan dalam masyarakat. Rakyat Amerika menerima kenyataan ini dan menyetujui diberlakukannya The Prohibition Law. Hukum ini disetujui dengan suara mayoritas.

Namun, ketika hukum ini mulai diberlakukan sungguh-sungguh, rakyat yang awalnya menyetujui pun kemudian memberontak. Aneka ragam anggur dan minuman keras yang paling berbahaya tetap diproduksi secara ilegal dan konsumsi terhadap minuman keras makin meluas. Langsung atau tidak, konsumsi minuman keras yang demikian merata itu mempengaruhi kenaikan jumlah kriminalitas di negara paling modern ini. Jangan kita lupakan bahwa angka kejahatan di Amerika adalah yang tertinggi di dunia. Akhirnya, dengan kehendak rakyat pula hukum larangan bagi minuman keras itu dibatalkan. Rakyat yang sama, yang mulanya menyetujui hukum itulah, yang kemudian mencabutnya sendiri, sesuai dengan teori kedaulatan rakyat.

Perubahan pendapat rakyat Amerika terhadap hukum tentang minuman keras yang demikian drastis itu bukan disebabkan oleh adanya penemuan ilmiah bahwa minuman keras tidak lagi berbahaya bagi kesehatan jasmani dan ruhani manusia. Sebab, kenyataannya adalah bahwa sebagian besar rakyat Amerika sudah diperbudak oleh kebiasaan buruk mencandu terhadap minuman keras dan mereka tak mampu meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang telah mereka peroleh lewat minuman yang memabukkan itu. Al Quran demikian cermat ketika mensinyalir bahwa banyak di antara manusia yang menghamba pada nafsunya, bahkan mengangkat nafsu itu menjadi ilaah. Pembatasan atau limitasi terhadap kebebasan manusia dengan demikian menjadi sangat perlu, selama pembatasan itu wajar dan demi kesejahteraan manusia itu sendiri.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, menjadi makin jelas bagi kita bahwa batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah demi keselamatan manusia adalah mutlak diperlukan, yang oleh al Quran dinamakan sebagai huduud Allah. Huduud atau batas-batas itu berwujud prinsip-prinsip yang jelas, checks and balances, dan perintah-perintah khusus dalam berbagai dimensi kehidupan yang semuanya itu diberikan oleh tuhan agar manusia dapat menempuh kehidupan yang seimbang, wajar, dan sehat, baik spiritual maupun material. Huduud itu dimaksudkan sebagai kerangka yang di dalamnya manusia diperbolehkan membuat legislasi, inovasi, dan modernisasi dalam seluruh bidang kehidupannya. Bila batas-batas ini diterjang, maka seluruh bangunan kehidupan manusia itu dengan sendirinya akan ambruk.

Maududi mengungkapkan beberapa contoh fungsi huduud Allah itu dalam kehidupan ekonomi, kehidupan keluarga, kehidupan sosial, dan sebagainya. Dalam kehidupan ekonomi, misalnya, tuhan telah meletakkan berbagai restriksi atau limitasi terhadap kebebasan manusia. Hak milik pribadi memang diakui, tapi ada beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi. Allah melarang akumulasi harta tanpa batas sehingga dapat menimbulkan ketimpangan tajam antara kelompok kaya dan miskin, melarang riba, judi dan spekulasi, serta mengharuskan pembayaran zakat. Cara-cara tertentu yang tak terpuji dalam mengumpulkan harta dan mengkonsumsinya diharamkan oleh Islam.

Bila masyarakat mematuhi batas-batas tersebut dan mengelola segala urusannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan, niscaya kebebasan masyarakat akan terpelihara, baik individual maupun kolektif. Dan di sisi lain, kemungkinan terjadinya dominasi satu kelas atas kelas lainnya, yang bermula dari penindasan kapitalis dan berakhir dengan kediktatoran proletariat, dapat dihindarkan.

Begitu juga dalam kehidupan keluarga. Allah telah meletakkan peraturan-peraturan dasarnya. Pergaulan antarjenis diatur sedemikian rapi; tugas-tugas suami, istri, dan anak-anak digambarkan dengan jelas. Hukum-hukum tentang perceraian, poligami, warisan, dan sebagainya juga diatur dengan gamblang. Sehingga, bila peraturan-peraturan dasar dari Allah itu ditaati dengan baik, tentu dapat diciptakan suatu kehidupan keluarga yang stabil dan kehidupan masyarakat yang damai. Tidak akan ada tirani pria atas wanita, tidak ada kehidupan permisif, free sex, promiskuitas dan seribu satu manifestasi dekadensi moral manusia modern lainnya.

Allah telah mengatur pula kehidupan manusia dalam pergaulan sosialnya agar harta, jiwa, darah, dan kehormatan manusia dapat terpelihara. Hukum qishash yang dianggap oleh sebagian pikiran modern sebagai kejam, misalnya, jika direnungkan barang sejenak saja ternyata mengandung hikmah yang luar biasa besar.

Misalnya, “jiwa dibalas dengan jiwa”. Peraturan Allah yang lugas dan adil ini dianggap kurang manusiawi dan primitif. Namun, jika kita lihat lebih jauh, akibat dipeti-eskannya hukum qishash itu, terutama di beberapa negara modern, adalah dengan timbulnya ketidakpastian hukum karena jiwa manusia jadi sangat murah harganya. Betapa tidak, seseorang bisa membunuh berkali-kali karena hukuman bagi pembunuhan rata-rata terlalu ringa. Bahkan, di Amerika Serikat ada semacam pameo bahwa penjara-penjara di negara ini memiliki pintu berputar di mana para pembunuh, perampok, pemerkosa, dan penjahat serta parasit masyarakat lainnya hanya singgah sebentar ke dalam penjara untuk kemudian keluar lagi dan bebas melakukan kejahatan-kejahatan lainnya.

Hikmah adanya huduud Allah kiranya cukup jelas dengan memaparkan serba singkat contoh-contoh di atas. Maududi mengingatkan bahwa negeri-negeri muslim dapat saja mengabaikan huduud Allah itu, bahkan sama sekali menyingkirkannya seperti yang terjadi di negara-negara barat. Tapi batas-batas tuhan itu sendiri akan terus berlaku sepanjang zaman. Suatu pemerintahan yang ingin mencapai tujuan-tujuan luhurnya harusnya mengindahkan batas-batas tersebut

 

Iklan
2 comments
  1. saran kami agar penulisan dibuat lebih sistematis, diberi sub-sub judul. sehingg pembaca lebih dimudahkan dan tidak melelahkan untuk membacanya.

    • reza said:

      Jazakumullahu khairan atas sarannya.

      Lain kali, insya Allah hal demikian akan saya perhatikan. Khusus utk artikel ini, saya hanya menyalinnya. Keterangannya bisa dilihat di beberapa tulisan sebelumnya. Karena asalnya memang panjang, jadilah saya potong jd beberapa judul berdasarkan subjudul di tulisan aslinya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: