Serial Negara Sejahtera (7): Syariat Islam Agenda Masa Lalu?


 Apakah itu tukang sapu di kantor Muhammadiyah, tukang pembawa surat, profesor botak, sama saja. Kalau sudah tidak kerasan berbicara tauhid, mau di kemanakan Muhammadiyah?
–Amien Rais

Alkisah, seorang pemimpin “gerakan da’wah” pernah berkata, “Syariat Islam adalah agenda masa lalu.” Yang lain berucap senada, “Ide negara agama adalah ide kampungan.”

Pertama kali mendengar hal seperti ini, saya terkejut setengah mati. Sebab kata-kata ini berasal dari mereka yang menisbatkan diri pada sebuah gerakan da’wah yang berpusat di Mesir, di mana seluruh ideolog gerakan tersebut telah merumuskan basis pemikiran dan arah perjuangan yang jelas: iqaamatud diin. Penegakan Islam di muka bumi. Slogan mereka juga tak kalah terang: Allah tujuan kami, Rasul teladan kami, al Quran dustur kami, jihad jalan kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kami.

Maka dari penelusuran terhadap tulisan para ideolog tersebut dan pemahaman saya mengenai slogan itu, saya bisa menarik sebuah simpulan—yang rinciannya tentu tak bisa saya tuliskan satu persatu dalam artikel singkat ini—bahwa gerakan ini akan mengusung sebuah perubahan radikal yang membawa Islam sebagai solusi sekaligus satu-satunya pilihan. Artikel ini juga berangkat dari asumsi bahwa mereka yang mengklaim dirinya terlibat dalam gerakan ini memiliki pemikiran dan misi yang sama.

Yang lebih mengherankan adalah mereka yang berucap demikian berstatus sebagai qiyadah di sebuah jama’ah da’wah. Di saat bersamaan, Islam, seperti yang diungkap oleh Imam Mawardi dalam al Ahkam as Sulthaniyyah, memiliki kriteria tersendiri dalam memilih pemimpin, atau dalam bahasa organisasi itu: qiyadah.

Imam Mawardi mensyaratkan paling tidak enam hal yang harus dimiliki seseorang untuk dipilih menjadi pemimpin. Pertama, adil. Kedua, berilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus hukum. Ketiga, sehat jasmani yang memungkinkan ia bergerak cepat dan sempurna dalam menangani permasalahan. Keempat, berwawasan. Kelima, berani. Serta keenam, bernasab Quraisy.

Meski persyaratan ini berlaku dalam pemilihan khalifah, paling tidak kita mendapati satu fakta penting: bahwa dua dari enam syarat kepemimpinan adalah pemahaman mengenai agama ini. Kita kemudian menjumpai bahwa para ulama’ dalam pengertian harfiah—bukan dalam pengertian yang tertulis dalam QS Faathir 28—adalah pewaris para nabi.

Sesunguhnya ulama’ adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barangsiapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. (HR Abu Dawud)

Maka secara singkat bisa kita simpulkan bahwa orang-orang yang memiliki ilmu melimpah mengenai diin ini adalah para pewaris para nabi. Dan mengingat syarat kepemimpinan dalam Islam yang dirumuskan oleh Imam Mawardi di atas, kita bisa memahami bahwa pemimpin dalam Islam, salah satunya, adalah orang-orang yang memiliki pemahaman lebih terhadap diin ini. Otomatis, dalam kondisi normal, mereka yang duduk sebagai pemimpin kaum muslimin, baik dalam gerakan da’wah ataupun dalam pemerintahan Islam, adalah orang yang bisa kita sebut sebagai ulama’—orang-orang yang berilmu.

Maka jelaslah jadi kontradiktif bila seorang ‘alim—pewaris para nabi—bosan bicara mengenai tauhid. Sebab selama ribuan tahun, sejak Adam ‘alaihissalam hingga Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, obrolan para nabi dan rasul adalah obrolan tauhid, bukan sekedar isu sempit semisal upaya mengenyangkan perut dan menyenyakkan tidur ummat.

Penyimpangan dalam ahdaf atau sasaran utama da’wah kian tampak ketika mereka malah terpancing membincangkan hal remeh seperti integrasi bangsa yang dibumbui sakralisasi panji-panji nasonalisme, padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dahulu meninggalkan hal demikian meski bisa saja beliau menyuarakan Pan-Arabisme untuk menyatukan qabilah-qabilah Arab jahiliyah yang kala itu terlibat perseteruan sengit.

Yang terjadi adalah Islam di zaman rasul malah menimbulkan disintegrasi antarmanusia yang secara ideologis bertentangan, meski mereka adalah kerabat dekat yang sudah luar biasa akrab—tentu setelah melalui proses da’wah yang mengutamakan paparan argumentasi, pelembutan hati, dan penyucian jiwa—sambil secara bersamaan, menyatukan berbagai suku dan bangsa yang, di zaman Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu, membentang dari Persia hingga Spanyol.

Hal ini diperkuat dengan pandangan Philip Hitti dalam History of the Arabs bahwa tantangan besar dalam menyingkirkan kebanggaan atas suku ini adalah masyarakat Arab pranubuwwah itu sendiri yang dikenal sebagai masyarakat yang begitu menjunjung tinggi nasab yang mereka miliki. Artinya, ikatan kesukuan adalah salah satu ikatan tertinggi dan kebanggaan besar bagi pemiliknya.

Terpecahnya masyarakat Arab menjadi muslim dan kafir, tak peduli nasabnya, ini tercermin dalam medan Badar. Adakah adu pedang antarkerabat karib semacam Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu dengan al Ash bin Hisyam bin al Mughirah? Adakah perseteruan yang lebih hebat dari Abu Bakr radhiyallahu ‘anhu dengan sang putera, Abdurrahman? Adakah ikatan persaudaraan yang terputus lebih jauh dari Mush’ab bin Umair radhiyallahu ‘anhu dengan saudaranya, Abu Aziz?

Tapi secara hampir bersamaan, cermin persatuan tampak ketika Abdurrahman bin Auf baru saja tiba di Madinah pascahijrah. Di sana, sang sahabat yang berasal dari Yatsrib sampai rela serahkan separuh harta dan salah seorang isterinya pada Ibnu Auf. Hal yang tak dapat dipandang sebelah mata mengingat hari itu adalah hari di mana mereka pertama kali bertemu.

Setelah mengurai sedikit kritik mengenai perubahan orientasi, kita dapat memahami beberapa simpul penyimpangan ahdaf dalam gerakan da’wah ini. Masalah tersingkirnya penegakan syariat dari agenda da’wah menjadi tampak nyata ketika kita sedikit menengok pada risalah Hasan al Banna berjudul Bainal Ams wal Yaum berikut.

Ingatlah, kalian memiliki dua sasaran utama yang harus diraih. Pertama, membebaskan bumi Islam dari semua bentuk penjajahan asing. Kemerdekaan adalah hak asasi manusia. Tak ada yang mengingkarinya kecuali orang zhalim, durhaka, dan tiran.

Kedua, menegakkan di negara merdeka itu sebuah negara Islam yang bebas melaksanakan hukum Islam, menerapkan sistem sosial, politik, ekonomi, memproklamasikan undang-undangnya yang lurus, dan menyampaikan da’wah dengan hikmah.

Mari berhenti sejenak untuk kembali menelaah apa yang telah kita bahas kali ini. Poin penting dari paruh pertama artikel ini adalah gairah para ulama’ yang berstatus qiyadah sebuah gerakan da’wah selaku pewaris para nabi dalam memperbincangkan tauhid. Sekali ia luntur, maka berkurang pulalah statusnya sebagai pewaris para nabi. Otomatis, berkurang juga bagian ulama’ tersebut dari warisan itu.

***

Kini kita menghadapi masalah baru—tanpa bermaksud meninggalkan, atau menganggap selesai, masalah yang diungkap sebelumnya. Kita kemudian bertanya-tanya mengenai definisi jelas dari “negara Islam” itu sendiri. Definisi jadi penting sebab dari sanalah kita memulai dialektika; selain supaya paparan jadi lebih terarah dan berujung pada titik temu.

Saya terlibat dalam beberapa forum diskusi. Di sana, saya belajar bahwa berdebat mengenai definisi adalah salah satu hal paling melelahkan dalam melontar argumentasi. Sebab kita bisa menggunakan definisi siapa pun yang disuka, sesuai dengan preferensi pribadi, untuk mendukung simpulan yang telah disusun sebelumnya. Biasanya, pelontar argumen seperti ini bersembunyi di balik perkataan mulia Imam Malik, “Setiap orang boleh diterima dan ditolak pendapatnya, kecuali pemilik kuburan ini,” sambil pura-pura lupa bahwa tak semua ikhtilaf diterima dalam bobot yang sama.

Hal ini sudah seringkali saya jumpai meski, sebagai catatan, gaya berpikir deduktif seperti ini sangat tidak sehat bagi perkembangan intelektual manusia.

Maka, untuk menjawabnya, mari kita telisik masalah ini secara naratif.

Pertama, ada kewajiban yang berasal dari Allah untuk taat, tunduk, patuh padaNya serta memurnikan peribadatan juga hanya padaNya.

Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan padaNya dalam (menjalankan) diin dengan mukhlis (lurus/murni), dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan demikian itulah agama yang lurus. (QS al bayyinah 5)

Setidaknya ada dua masalah yang berhubungan dengan apa yang sedang kita bahas kali ini: definisi ibadah dan bentuk ketaatan.

Ibadah, menurut Ibnu Taimiyah dalam al Ubudiyah, adalah hal yang menyeluruh meliputi semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, mencakup seluruh ucapan dan perbuatan, baik yang tampak maupun tak tampak.

Sementara bentuk ketaatan yang tertulis dalam al Quran bisa dimaknai sebagai penjelas atas definisi tersebut.

Taatilah Allah, taatilah rasul, dan ulil amri di antara kalian. Maka jika kalian berbeda pendapat mengenai sesuatu, kembalikan ia pada Allah dan rasulNya jika kalian memang beriman pada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik akhirnya. (QS an Nisaa’ 59)

Ibnu Katsir mengangkat beberapa hadis mengenai ketaatan dalam tafsirnya. Tapi beliau juga tak lupa menuliskan hadis terkait batasan ketaatan, terutama pada makhluq.

Tak ada ketaatan pada makhluq dalam berma’shiyat pada al khaliq. (HR Bukhari)

Di ayat lainnya, Allah berfirman,

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian al Kitab (Taurat); mereka diseru pada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka; kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran). (QS Ali Imron 23)

Dan bagaimnaakah mereka mengangkatmu sebagai hakim mereka, padahal mereka memiliki Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. (QS al Maa’idah 43)

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang yang yakin? (QS al Maa’idah 50)

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. (QS al An’aam 57)

Dan tidaklah patut bagi laki-laki mu’min dan tidak (pula) bagi wanita mu’minah, apabila Allah dan rasulNya telah menetapkan sebuah urusan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa yang durhaka pada Allah dan rasulNya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. (QS al Ahzab 36)

Dari beberapa ayat di atas, yang kemudian kita kaitkan dengan definisi ibadah menurut Ibnu Taimiyah, kita bisa menarik satu poin penting di sini; bahwa salah satu bentuk ibadah adalah dengan mendengar dan taat pada apa pun yang diperintahkan oleh Allah dan rasulNya. Dan salah satu bentuk perintah Allah itu adalah dengan menegakkan kalimatNya dan menegakkan hukumNya, di muka bumi.

Kedua, kita menjumpai qaidah fiqh, “maa laa yatimmul wajib illaa bihi, fa huwal wajib. Apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka ia (sesuatu yang lain itu) bersifat wajib.”

Maka kita sampai pada pernyataan awal bahwa salah satu bentuk ibadah adalah dengan mendengar dan taat pada Allah dan rasulNya—sementara banyak hal dari ibadah itu tak dapat dipenuhi kecuali dengan mendirikan sebuah pemerintahan Islami. Atas dasar hal ini, sesuai dengan qaidah fiqh tersebut, pendirian pemerintahan yang menunjang penegakan hukum Islam juga bersifat wajib.

Dari berbagai penjelasan di atas, kita bisa menarik beberapa simpulan sebagai berikut. Pertama, meskipun tidak ada kata-kata eksplisit dalam al Quran yang menunjukkan adanya kewajiban untuk mendirikan negara Islam, bukan berarti kewajiban itu hilang begitu saja. Kedua, penegakan sebuah institusi yang menjadi syarat terlaksananya sebuah kewajiban menjadi hal mutlak untuk diwujudkan.

Lantas apa kaitannya uraian ini dengan definisi “negara Islam”?

Ini poinnya: secanggih apa pun argumen kita dalam mendefinisikan “negara Islam”, untuk tujuan apa pun, kita mendapati bahwa “negara Islam” yang dimaksud adalah negara yang menjadi sarana tegaknya kalimat Allah di muka bumi; mengingat al Quran ternyata tak memberikan definisi secara pasti, juga mengingat bahwa kewajiban ini timbul karena adanya kewajiban lain yang harus ditunaikan dengan perantara hal ini.

Negara Islam bukan negara yang mayoritas penduduknya (mengaku) beragama Islam. Bukan negara di mana diterapkan sebagian hukum Allah dengan persetujuan dan pertimbangan baik-buruk menurut akal manusia. Tapi negara Islam adalah negara yang menjadikan Allah sebagai sebenar-benar ilaah dan rabb dengan pengertian yang seharusnya.

Maka inilah simpulan yang ditarik oleh Sayyid Quthb dalam Ma’alim fit Thariq mengenai konsep negara Islam. Bahwa masyarakat Islam—atau kali ini kita sebut sebagai negara Islam—bukan wilayah di mana Islam hidup di sana, bukan pula suatu kaum yang para leluhurnya hidup di suatu zaman dengan tatanan Islam. Tapi ummat Islam adalah sekelompok manusia yang kehidupan, konsepsi, sikap, tatanan, nilai, dan pertimbangannya terpancar dari manhaj Islam.

Mari menarik simpulan umum dari tulisan singkat ini. Pertama, orientasi da’wah para nabi adalah da’wah tauhid. Pemalingan dari hal ini membuat status pewaris para nabi yang diemban para ulama’ terkikis.

Kedua, statement pihak-pihak terkait yang saya kutip di awal tulisan ini menjadi penanda adanya penyimpangan sasaran utama dan tujuan dari gerakan ini, sedikit atau banyak.

Ketiga, negara Islam bukanlah negara dengan berbagai macam definisi yang terlalu simplistis dan terkesan mengabaikan sebagian isi dari kitab dan hikmah. Kali ini, saya belum menjumpai ulama’ lain yang mampu mendefinisikan komunitas islami sebaik yang diungkap oleh Sayyid Quthb di atas. Maka saya mempersilakan pembaca untuk memberikan masukan pada saya mengenai hal ini.

Sebagai penutup, mari mengingatkan diri kita bahwa kegelisahan Amien Rais di tulisan ini sebetulnya tak tepat bila kita persempit menjadi terbatas di lingkungan Muhammadiyah saja. Sebab sekali lagi, obrolan tauhid ini adalah obrolan para nabi. Bukan dominasi strata masyarakat muslim tertentu. Bukan dominasi para ulama’ saja. Tapi tiap muslim hendaknya memahami ini sebagai minhajul hayat. Bukan sekedar kalimat-kalimat kosong yang terucap lepas begitu saja tanpa penghayatan berarti.

-RSP-

4 comments
  1. Riyan Dwi Saputro said:

    Barakallahu fiika ya akhi..

    tulisan antum bagus sekali. .
    saya sepakat dengan tulisan antum,

    mungkin saya bisa menimba ilmu dr antum.

    saya sepakat dengan konsep negara islam yg antum sampaikan,
    perlu saya tegaskan bahwa negara islam (khilafah) adalah negara dimana hukum yang diterapkan didalamnya adalah bersumber dari hukum – hukum Allah SWT, bukan hukum buatan manusia dengan jalan negosiasi dan jalan tengah dengan asas kemanfaatan sebagai landasannya.
    maka sebagaimana yang telah disampaikan syech Taqiyuddin An Nabhani dalam Nidzomul Hukmi fil islam,
    “Negara Islam adalah seorang khalifah yang menerapkan hukum syara’. Negara Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Negara Islam inilah satu-satunya thariqah yang dijadikan oleh Islam untuk menerapkan sistem dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan dan masyarakat”

    maka Keberadaan negara islam (khilafah) wajib adanya, agar hukum – hukum Allah SWT terlaksana secara sempurna,
    maka hal ini juga yang telah disampaikan,

    Syeikh Al-Islam Imam Al Hafidz Abu Zakaria An Nawawi berkata :

    الفصل الثاني في وجوب الإمامة وبيان طرقها لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها. قلت تولي الإمامة فرض كفاية …
    “…Pasal kedua tentang wajibnya imamah serta penjelasan metode (mewujudkan)nya. Adalah suatu keharusan bagi umat adanya imam yang menegakkan agama dan yang menolong sunnah serta yang memberikan hak bagi orang yang didzalimi serta menunaikan hak dan menempatkan hak itu pada tempatnya. Saya nyatakan bahwa menegakkan imamah itu adalah fardhu kifayah”.

    telah banyak juga para imam menyebutkan hal yang serupa,
    termasuk imam mawardi dalam Al Ahkam As Sulthoniyyah.

    Jelas, saya sepakat, bahwa Ide Negara Islam bukan lah ide kampungan, justru ini adalah syariat dari Allah SWT, yang patut di perjuangkan dengan serius, bukannya pesimis melihat kondisi yang ada, sehingga malah berbalik arah mendiskreditkan syariat islam.

    tentu mendirikan negara islam butuh kerja ekstra, dengan bersungguh- sungguh dengan niat ikhlas mengharap Ridlo Allah SWT,
    tidak bermanis muka dengan kafir menjajah, membongkar makar mereka, serta mampu menawarkan islam sebagai solusi atas segala problematika yang sedang dihadapi umat, tentunya dengan syariat islam. berbekal keyakinan akan janji Allah, dalam HAdist Rosulullah bahwa akan ada Khilafah ‘ala minhajinnubuwwah, maka kita harus terus optimis bahwa janji Allah itu dekat. Allahu Akbar.

    • reza said:

      aamiin.. semoga bisa saling berbagi ilmu ya.🙂 jazakallahu khairan atas tambahan yg bermanfaat di komen tsb.🙂

  2. Ada yang menarik saat Hidayatullah memberitakan bahwa Salafi Mesir menolak negara Islam, tapi menginginkan negara modern. http://www.hidayatullah.com/read/17345/03/06/2011/partai-salafy-mesir-tolak-negara-agama.html

    Tapi di sisi lain salafi Mesir menginginkan: ”Yang dimaksud Salafiyun dengan hal ini adalah mendirikan negara sipil yang merujuk kepada agama, hingga seluruh undang-undangnya sesuai dengan syari’at Islam. Hal ini tidak berbeda dengan apa yang dikerjakan Al Ikhwan Al Muslimun sebelumnya.”

    Saya rasa ini menyangkut perbedaan persepsi mengenai definisi Negara Islam.

    Saya saat ini tidak terlalu mempedulikan statement tokoh politik di media massa. Yang saya lihat hanyalah apakah dalam prakteknya suatu kelompok memperjuangkan nilai-nilai syariah dalam perundang-undangan atau tidak. Karena yang ditagih oleh Allah swt sebenarnya kan pengaplikasian hukum Allah, bukan labelisasi suatu komunitas yang terhimpun dalam suatu wilayah menjadi bernama “Negara Islam”. Walau pun pengaplikasian itu perlu sebuah wadah bernama negara, tapi tak pernah ada perintah untuk memberikan label wadah tersebut dengan negara Islam.

    Satu hal lagi, Indonesia punya trauma terhadap terma “Negara Islam” setelah beberapa kelompok melabelisasi entitasnya dengan nama berbau Negara Islam, tapi pada prakteknya umat Islam sepakat banyak penyimpangan di kelompok itu.

    Jadi, kita perhatikan saja praktek suatu kelompok politik apakah memperjuangkan nilai syariat atau tidak. masalah statement politik, itu penuh intrik dan bila dibawa oleh wartawan, akan banyak bias.

    Cuma saran ^_^

    • reza said:

      jazakallahu khairan atas tambahan antum.

      memang benar bahwa tak baik bila kita berpegang pada kulitnya. maka, di tulisan ini saya lebih memilih utk melepaskan keterikatan pada definisi, melainkan langsung masuk pada substansi, bahwa yang disebut negara Islam, atau negara yg syar’i adalah negara di mana di sana tegak syariat Islam, tak kurang dan tak lebih.

      sekali lagi, jazakallahu khairan atas tambahannya. semoga bisa lebih memudahkan pembaca untuk memahami tulisan ini.🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: